Berapa modal koperasi?
- 26 Januari 2022
- Ananda
KSP Nasional modal awal 375 jutaKSP Kabupaten/Provinsi modal awal 75 jutaKSP Kota modal 15 juta
Jika perjanjian belum ditanda tangani lalu ingin menambahkan beberapa poin, apakah masuk ke layanan review perjanjian atau addendum?
- 30 September 2021
- Ananda
Review perjanjian. Addendum jika perjanjiannya sudah ditanda tangani. Biaya addendum pks Rp 1.490.000
Apakah KH bisa bantu urus waris?
- 24 September 2021
- Ananda
Tidak bisa. Yang bisa adalah wasiat
Jika ingin merubah akta PT lalu pemegang saham ada diluar negeri bagaimana?
- 22 September 2021
- Ananda
Dokumen yang harus ditanda tangani pemegang saham seperti sirkular, harus dilegalisasi dikedubes RI tempat/negara penanda tangan berada
Apakah pengurus yayasan boleh WNA?
- 16 September 2021
- Ananda
Apa saja syarat permohonan merek bagi PT PMA dengan direktur WNA?
- Ananda
Persyaratan Cek dan Daftar Merek 1) Mengisi form online yang kami sediakan 2) Upload identitas pemohon : Jika Pemohon Badan Usaha -Softcopy salinan Akta -Softcopy SK Pendirian Badan usaha -NPWP Badan Usaha -NIB -KTP Direktur Utama -Spesimen TTD Direktur Utama -Logo Merek *Berkas yang perlu dittd, perlu diberi materai dan…
Pada pendirian koperasi adakah ketentuan bisa pilih maksimal berapa KBLI?
- Ananda
Usaha Utama : 1 Usaha KBLIUsaha Pendukung : 7 Usaha KBLIUsaha Tambahan : 7 Usaha KBLI Kecuali Koperasi Simpan Pinjam (hanya boleh bidang usaha simpa pinjam saja)
Pendirian koperasi domisili di Jakarta tapi operasionalnya di daerah-daerah apakah bisa ? Jadi kayak kantor pusat/terdaftar di Jakarta
- 26 Agustus 2021
- Ananda
Bisa -Vendor Ahmad
Apakah nama yayasan harus menggunakan Bahasa Indonesia?
- Ananda
Iya, harus menggunakan bahasa Indonesia
Apakah dengan berlakunya sistem oss baru dan KBLI 2020, usaha konstruksi masih membutuhkan SIUJK?
- Ananda
Sistem OSS-RBA, menyingkat skema yang panjang tersebut. Melalui Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi untuk Kepala BKPM Nomor BK.04.01-Dk/349 tertanggal 19 April 2021, menggantikan kata “Izin Usaha” menjadi “Perizinan Berusaha” yang mengakibatkan tidak diperlukannya lagi IUJK atau SIUJK tidak lagi digunakan.